MAKASSAR – Balai Labkesmas Makassar menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) pada Rabu (29/7/2026) secara daring melalui aplikasi Zoom. Kegiatan ini menjadi wadah dialog antara penyelenggara layanan dengan para pemangku kepentingan guna memperoleh masukan, saran, serta evaluasi terhadap kualitas pelayanan publik yang diberikan.
Forum diikuti oleh berbagai mitra lintas sektor, di antaranya Dinas Kesehatan Kabupaten Morowali, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Luwu, Pengelola Kesehatan Haji Dinas Kesehatan Kabupaten Mamuju, STIK Makassar, Dinas Kesehatan Kabupaten Gowa, RS Sandi Karsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Kolaka, Dinas Kesehatan Kabupaten Tolitoli, serta sejumlah Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
Mahyuddin Asang, SKM., M.Kes yang mewakili Pimpinan dalam membuka kegiatan tersebut menegaskan bahwa setiap pandangan, masukan dan pengalaman dari peserta serta berbagai gagasan inovatif akan menjadi bahan evaluasi dan penyempurnaan kebijakan maupun pelayanan yang diberikan.
“Pandangan dan masukan yang membangun serta pengalamannya selama ini yang disampaikan hari ini akan menjadi bahan bagi kami untuk terus mengembangkan pelayanan agar semakin baik. Kami berkomitmen menghadirkan pelayanan publik yang cepat, tepat, dan akurat. Semoga Forum Konsultasi Publik ini menghasilkan berbagai masukan yang bermanfaat dan mampu meningkatkan kualitas kinerja Balai Labkesmas Makassar serta peningkatan mutu pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
4 sesi utama dalam kegiatan ini, yakni penyuluhan anti korupsi dan gratifikasi oleh Zhuhria Alifsya Ramadhani, A.Md.Kes yang dilanjutkan dengan Pengantar Forum Konsultasi Publik oleh perwakilan Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes RI, Ragil Romly, S.I.Kom., M.I.Kom. Kegiatan ini juga diperkaya dengan sesi Diserminasi Informasi Kajian oleh Tim Surveilans Balai Labkesmas Makassar, diakhiri dengan pemaparan Standar Pelayanan oleh Ketua Tim Kerja Program dan Layanan, dr. Kadek Irawati Kesumaningsih.
Menariknya dalam kegiatan ini, penguatan integritas melalui penyuluhan anti korupsi dan gratifikasi menjabarkan segala hal yang memengaruhi persepsi korupsi, seperti gaya hidup konsumtif, perilaku serakah, faktor ekonomi, budaya organisasi, serta lingkungan kerja yang belum sepenuhnya mengedepankan integritas. Selain itu, peserta juga diingatkan mengenai berbagai bentuk tindak pidana korupsi, termasuk kerugian keuangan negara, pemerasan, benturan kepentingan, dan gratifikasi.
Dalam kesempatan tersebut ditegaskan pula bahwa Balai Labkesmas Makassar secara konsisten mengampanyekan budaya antikorupsi melalui berbagai media komunikasi, termasuk edukasi anti gratifikasi, anti korupsi, serta penandatanganan pakta integritas oleh seluruh pegawai. Balai Labkesmas Makassar juga menegaskan komitmennya untuk tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun dari pihak manapun.
Sebagai bagian dari penguatan sistem pengawasan, masyarakat diberikan akses untuk melaporkan dugaan pelanggaran melalui Whistle Blowing System (WBS) yang tersedia pada website Balai Labkesmas Makassar maupun melalui platform SP4N-LAPOR.
Sementara itu, dialog interaktif mewarnai topik utama terkait standar pelayanan di Balai Labkesmas Makassar. dr. Ira menguraikan berbagai upaya peningkatan mutu pelayanan, di antaranya melalui penerapan Standar Pelayanan yang telah ditetapkan, pengaturan waktu pemeriksaan berdasarkan Surat Edaran Kepala Balai, serta penerapan tarif layanan sesuai ketentuan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
Ia juga menegaskan bahwa masyarakat yang mengalami ketidakpuasan terhadap pelayanan maupun hasil pemeriksaan dapat menyampaikan pengaduan melalui Tim Pengaduan Masyarakat. Selain itu, Balai Labkesmas Makassar secara rutin menghimpun umpan balik melalui Survei Kepuasan Masyarakat serta penilaian terhadap petugas layanan yang disampaikan melalui pesan pribadi, grup pelanggan, maupun media sosial.
Melalui Forum Konsultasi Publik ini, Balai Labkesmas Makassar berharap terbangun komunikasi yang semakin terbuka antara penyelenggara layanan dan masyarakat sehingga berbagai masukan yang diperoleh dapat menjadi dasar penyempurnaan pelayanan publik yang profesional, transparan, berintegritas, serta berorientasi pada kepuasan masyarakat.