Balai Labkesmas Makassar

Pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK & WBBM Oleh Inspektorat Jenderal

MAKASSAR – Balai Labkesmas Makassar, sebagai satuan kerja di bawah naungan Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat Kementerian Kesehatan RI terus berupaya mewujudkan birokrasi yang berintegritas, berorientasi pelayanan dan bebas dari korupsi. Hal tersebut merupakan wujud kepatuhan organisasi terhadap regulasi yang berlaku serta komitmen dalam pembangunan kesejahteraan umum bagi masyarakat.
Dokumentasi Pembukaan Pendampingan ZI Oleh Itjen (1)
Sebagai proses untuk bergerak pada tujuan akhir di atas, segenap pegawai di lingkup Balai Labkesmas Makassar mengikuti kegiatan pendampingan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh tim Inspektorat Jenderal II Kementerian Kesehatan RI. Pendampingan yang dibuka secara resmi pada Rabu (26/6/2024) pagi di Aula Balai Labkesmas Makassar itu rencananya akan digelar selama tiga hari ke depan.
Kepala Subbagian Administrasi Umum, Mahyuddin Asang, SKM, M.Kes mengatakan dalam sambutannya, bahwa seluruh Tim Kerja ZI WBK WBBM telah melalui proses yang tidak mudah untuk sampai pada momen tersebut. Dirinya berharap agar seluruh anggota Pokja dapat memanfaatkan pendampingan oleh Itjen Kemenkes untuk mempersiapkan diri menghadapi proses penilaian sesungguhnya.
“Setelah berdiskusi bersama tim SKI kemarin, kita usahakan untuk melanjutkannya di sini. Sudah hadir seluruh anggota dari Pokja 1 sampai 6. Semoga kita bisa manfaatkan dengan baik,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Inspektorat Jenderal 2 Kementerian Kesehatan, Dedi Permadi, S.Kom dalam paparannya menjelaskan, bahwa diperlukan semangat untuk menuju WBK WBBM.
“Bapak dan ibu saya kira sudah familiar dengan apa yang disebut WBK dan WBBM. Sekarang tinggal bagaimana menggelorakan semangat menuju ke sana. Karena sejatinya, WBK dan WBBM adalah posisi di mana bapak dan ibu sekalian dinilai oleh pihak lain,” terangnya.
Dokumentasi Pembukaan Pendampingan ZI Oleh Itjen (2)
Menurutnya, WBK dan WBBM adalah predikat yang menuntut penerimanya untuk menjunjung tinggi akuntabilitas dan transparansi.
“Dokumen yang dinilai adalah apa yang bapak ibu kerjakan. Kegiatan yang sudah dilakukan, dibuktikan dalam bentuk laporan pertanggung jawaban. Dokumen tersebutlah yang menjadi pengesahan apa yang telah dikerjakan itu,” tambahnya.
Dalam hal nuansa kerja yang koperatif, seluruh elemen satker diharapkan untuk saling berkoordinasi. Tanpa terkecuali tim Pokja ZI dengan Satuan Kepatuhan Internal (SKI).
“Setiap Pokja memang sudah seharusnya membuat laporan. Dan SKI bertugas sebagai kompilator,” pungkas Dedi.
Selain itu, dirinya juga menekankan betapa pentingnya peran platform digital dalam pembangunan komunikasi publik.
“Kampanye di media sosial perlu dilakukan. Jangan sampai orang-orang tidak tahu siapa kita, dan apa yang kita lakukan. Jadi, pentingnya kita mengumpulkan dokumen kegiatan. Lalu di SKI dikompilasi. Supaya jika di kemudian hari terjadi krisis, bisa dikelola dengan baik,” tandasnya.
Dokumentasi Pembukaan Pendampingan ZI Oleh Itjen (3)
Tidak hanya itu, Dedi merujuk pada persoalan SOP sebagai acuan utama dalam alur aktivitas sebuah institusi.
“SOP itu sebagai acuan. Dan pemantauannya pun harus dilakukan. Jangan sampai ada satu kegiatan yang menyimpang. Tanpa terkecuali manajemen resikonya,” ujarnya.
Terakhir, dirinya kemballi menegaskan bahwa pentingnya upaya mempertanggung jawabkan kegiatan yang ada.
“Jadi, terkait dengan predikat WBK – WBBM jika sudah diraih, tinggal bagaimana effortnya untuk mensosialisasikan kegiatan ini kepada semua orang. Gunakan semua media yang ada. Salah satu fungsinya juga adalah sebagai alat untuk mitigasi resiko,” terangnya.
Sebelumnya, Balai Labkesmas Makassar telah mengadakan diskusi antara seluruh Pokja bersama tim SKI untuk meninjau kinerja dalam rangka pembangunan ZI WBK WBBM di ruang Aula pada 24-25 Juni 2024 lalu. Hal tersebut bertujuan sebagai ajang diskusi untuk membenahi kekurangan dokumen-dokumen yang dibutuhkan pra pendampingan oleh Inspektorat Jenderal. Dalam kegiatan tersebut, dikumpulkan segala masukan-masukan dari tim SKI sebagai catatan dan untuk menjadi fokus perhatian agar menjadi tindak lanjut bagi seluruh Pokja ZI WBK WBBM. (*)
Scroll to Top